Rekrutmen jalur pppk dipersoalkan, guru honorer: itu bentuk diskriminasi

RENCANA REKRUTMEN GURU LEWAT JALUR PPPK TERUS MENUAI PRO KONTRA. SEORANG GURU HONORER DARI JAWA BARAT BAHKAN MENGANGGAP RENCANA INI SEBAGAI BENTUK DISKRIMINASI. * Eva Lestari * __ Senin, 11

Januari 2021 - 15:44 WIB WOWKEREN - Rencana rekrutmen guru lewat jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menuai pro kontra. Rekrutmen ini dipermasalahkan oleh para calon guru

karena PPPK dianggap sama saja dengan pegawai honorer. Sehubungan dengan kontroversi rencana tersebut, Ketua Forum Guru Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori Usia 35 tahun ke Atas (GTKHNK

35+) Jawa Barat yakni Sigid Purwo Nugroho turut memberikan pandangan organisasinya. "Sejak berdiri GTKHNK 35+ sudah mempersoalkan hal tersebut. Kami berjuang melalui jalur Keppres

PNS," ujar Sigid dilansir dari _jpnn.com_ pada Senin (11/1). Sigid memaparkan bahwa PPPK hampir mirip dengan sistem _outsourcing_ yang tidak cocok diperuntukkan bagi para guru. Terlebih

karena tenaga kependidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama tidak akan diakomodir oleh program ini.   BACA JUGA... "Jelas itu merupakan bentuk diskriminasi serta tidak

sesuai dengan asas keadilan dan kemanusiaan," terang guru yang mengabdi di SMPN Satu Atap Cibulan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tersebut. Meski proses rekrutmen ini dapat

menyelesaikan masalah kekurangan guru, Sigid menganggap PPPK tidak akan menuntaskan persoalan yang dialami oleh tenaga honorer, khususnya yang telah berusia 35 tahun ke atas. Apalagi mereka

harus bersaing dengan para guru dari sekolah swasta serta pelamar umum yang berusia 20-an. "Dengan diarahkannya GTKHNK 35+ dalam PPPK merupakan diskriminasi, terlebih masa pengabdian

kami yang merupakan bentuk tes nyata di lapangan masih dipandang sebelah mata. Apa sebenarnya dosa kami kepada Republik ini?" ujar Sigid. Sementara itu, gaji PPPK sama dengan gaji PNS

yang disesuaikan dengan skema masa kerja golongan (MKG). Total ada 17 golongan, dengan variasi gaji mulai dari Rp1.794.900 hingga Rp6.786.500 per bulan. Perbedaannya hanya terletak pada

jaminan hari tua (dana pensiun). (WK/EVAL)