Boleh mengkritik soeharto, tapi syarat dan ketentuan berlaku

tirto.id - Warsa 1990-an adalah babak baru bagi Presiden daripada Soeharto. Ia sudah lebih dari dua dekade menjadi orang nomor satu di Indonesia. Jika pada era sebelumnya Soeharto merasa

kuat hanya dengan tentara, maka pada babak baru itu ia ingin kuat bersama tentara dan Islam Politik. Ia ingin menampilkan diri sebagai sosok yang terbuka pada kritik.__ Soeharto sebetulnya

sudah biasa menerima kritik, termasuk dari para bawahannya, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Sekali waktu Panglima ABRI Jenderal Benny Moerdani, pernah mengkritiknya sepintas lalu. Di

ruang biliar, Benny dan Soeharto pada mulanya bicara soal keamanan presiden.__ “Begitu saya angkat masalah tentang anak-anaknya, Pak Harto langsung berhenti main. Segera masuk kamar tidur

meninggalkan saya di ruang bilyar,” kata Benny seperti dikutip Julius Pour dalam _Benny: Tragedi Seorang Loyalis_ (2007:343). __ Letnan Jenderal Sayidiman Suryohadiprojo, perwira yang lebih

senior daripada Benny, juga pernah mengkritik Soeharto. Menurut Salim Said dalam _Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto_ (2016:85-86), Sayidiman melakukannya lewat sebuah

tulisan yang hendak dimuat dalam sebuah buku tentang Soeharto. "Apakah tidak lebih baik ketika Pak Harto berada pada puncak kekuasaan dan karier mengikuti Deng Xioping dan Lee Kuan Yew,

melepaskan diri dari pimpinan negara secara formal,” tulis Sayidiman. Secara keseluruhan, tulisan itu dianggap menarik, namun bagian sensitifnya harus dihilangkan. Sayidiman menolak

pemotongan itu, tapi dia tak punya kuasa dan tulisan itu diterbitkan setelah disensor seperti yang dikehendaki Soeharto. “Kalau ada rencana apa dan masalah apa, ya disampaikan langsung.

Jangan diam-diam,” ujar Soeharto kepada Sayidiman dalam _Pak Harto: The Untold Stories _(2011:91). Tahun 1993, Soeharto pernah menandaskan soal mengkritik di hadapan khalayak. Seperti

ditulis _Republika_ (21/01/1993) yang kemudian dihimpun dalam buku _Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita__Buku XV 1993 _(2008:55-57), Soeharto mewanti-wanti agar kritik

bukan sekadar mencela. Sebab kalau sekadar menyalahkan atau mencela, kata Soeharto "itu gampang". “Kalau sanggup mengkritik, harus sanggup menunjukkan mana yang baik. Itu yang

harus kita budayakan,” imbuhnya. Ia melanjutkan, “Pemerintah memang harus dikontrol oleh wakil-wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan kebudayaan kita dan jati diri kita

sebagai bangsa Indonesia." Kala itu, Soeharto merasa prihatin dengan anggapan-anggapan miring tentang pemerintahannya. “Sekarang ini ada yang mengajukan pertanyaan seolah-olah demokrasi

kita tidak berkembang. Ada yang mengatakan loyo dan sebagainya,” ungkapnya. Bagi Soeharto, sangat tidak cocok membandingkan Demokrasi Pancasila di Indonesia dengan demokrasi lainnya. Ia

menganggap mereka yang berpikiran demokrasi Indonesia tidak berkembang bahkan loyo, adalah orang-orang yang tidak mengerti konsensus yang telah ada, yakni kedaulatan rakyat yang berada di

tangan DPR/MPR. “Mereka (DPR/MPR) itulah yang menentukan,” ujar Soeharto. Menurutnya, perbedaan pendapat bukan masalah, tapi penyampaiannya mesti bermutu. Apa yang dimaksud bermutu oleh

Soeharto? Yaitu harus menjadikan Pedoman Pelaksanaan Penghayatan Pancasila (P4) yang penting dalam Demokrasi Pancasila sebagai acuannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat.

Dalam mengkritik, imbuhnya, “Harus mengindahkan sopan santun. Di mana-mana etika itu ada. Nah, Demokrasi Pancasila juga ada etikanya. Etikanya ya yang saya sebutkan bermutu itu.” Bagi

Soeharto, kritik yang sifatnya meresahkan dan menghasut, bertentangan dengan sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Dan hal itu berpotensi membuat perpecahan dan mengganggu

ketertiban. “Banyak orang yang mengritik dan yang sok ngritik. Yang dapat kritikan terlalu banyak itu saya,” kata Soeharto seperti diberitakan _Suara Karya_ (28/06/1993) dan dihimpun dalam

_Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita Buku XV 1993 _(2008:900). Tjipta Lesmana dalam _Dari Soekarno sampai SBY: Intrik & Lobi Politik Para Penguasa_ (2013:74)

mengungkapkan hal berbeda. Mengutip pengakuan Jenderal AM Hendropriyono, Tjipta Lesmana menyebut Soeharto tidak suka menterinya dikritik. Mengkritik menteri Orde Baru sama artinya dengan

mengkritik Soeharto. Kritik bisa dianggap sebagai serangan. Menurut Soeharto, jika kritik sebagai serangan terus-terusan dilancarkan, terutama lewat media, maka pembangunan nasional akan

terganggu. Maka pada 1994, ketika _Tempo_ mengkritik kabinet Soeharto terkait pembelian 36 kapal bekas Jerman Timur, Soeharto tak terima. Lalu pada 21 Juni 1994, Direktur Jenderal Pers dan

Grafika Departemen Penerangan Subrata meneken pemberedelan _Tempo, _juga_ Detik_ dan _Editor._ Baca juga: GUS DUR MENGKRITIK SOEHARTO Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah mengkritik

Soeharto terkait proyek Waduk Kedung Ombo. Orang-orang terdekat Soeharto tidak suka dengan kritikan itu. “Mereka ini ingin mengingatkan Gus Dur bahwa ia berhutang budi kepada sang presiden

mengenai kedudukannya sekarang ini. Olah karena itu, Gus Dur diharapkan dapat mengendalikan diri dalam memberikan kritik terhadap Soeharto,” tulis Greg Burton dalam _Biografi Gur Dur: The

Autorized Buography_ (2003:204). Gus Dur adalah orang yang enggan ikut bergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang direstui Soeharto. Penolakan itu seolah mencabut

legitimasi penuh Islam yang mau diraih oleh Soeharto dan ICMI. Selain itu, menurut Andree Feillard dalam _NU vis-a-vis Negara_ (1999: 403), Gus Dur juga bersedia memimpin gerakan tandingan

yang bernama Forum Demokrasi. Hal inilah yang membuat Soeharto semakin jengkel. Akibatnya, sempat muncul usaha-usaha untuk menjegal Gus Dur dalam Muktamar NU ke-29 pada 1994 di Cipasung,

Tasikmalaya.