Optimisme dan kebingungan Indonesia terhadap dampak Revolusi Industri 4.0 pada dunia kerja

Teknologi telah mengubah hidup kita dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.

Teknologi mengubah kebiasaan kita, cara kita berinteraksi dan bagaimana kita melakukan banyak hal baik di rumah maupun di tempat kerja.

Dengan teknologi, tidak dipungkiri bahwa cara kita bekerja berubah dengan sangat cepat.

Meluasnya teknologi digital di bawah gelombang Revolusi Industri 4.0 berdampak besar pada pasar kerja global.

Laporan terbaru dari McKinsey Global Institute memperkirakan setidaknya 400 hingga 800 juta orang akan kehilangan pekerjaan mereka pada tahun 2030 karena robot dan kecerdasan buatan akan

menggantikan mereka.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, banyak negara bersiap-siap untuk menghadapi tantangan yang tak terhindarkan ini.

Beberapa ada yang optimis, ada juga beberapa yang berhati-hati.

Di antara keduanya adalah Indonesia. Meskipun Indonesia telah merancang peta jalan (roadmap) untuk menghadapi teknologi digital, beberapa ahli meragukan apakah benar itu yang dibutuhkan

negara ini?

Artikel ini ingin menunjukkan apa yang hilang dalam proses pembuatan kebijakan dan apa yang dapat Indonesia pelajari dari negara lain untuk lebih dapat mempersiapkan tenaga kerjanya untuk

masa depan.

Kementerian Industri mengeluarkan sebuah panduan yang yang terintegrasi yang disebut Making Indonesia 4.0 untuk membantu bangsa ini menghadapi tantangan dalam memasuki era Revolusi Industry

4.0.

Menurut Menteri Industri Airlangga Hartarto peta jalan itu dirancang untuk meningkatkan daya saing Indonesia melalui penggunaan teknologi

Peringkat daya saing Indonesia naik dua peringkat ke posisi 45 di 2018 dari 47 di 2017.

Para ahli telah mengkritik “Making Indonesia 4.0” tersebut karena terlalu fokus dengan pemain-pemain besar saja.

“Making Indonesia 4.0” memberikan prioritas terhadap industri besar seperti industri otomotif, tekstil, elektronik, dan kimia untuk menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan pada 2030. Namun,

peta jalan tersebut, menurut para ahli, tampaknya mengabaikan kontribusi besar para pemilik industri kecil kecil terhadap perekonomian Indonesia.

Pada 2013, industri menengah dan besar di Indonesia menyumbang Rp2.220 triliun untuk Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, industri mikro dan kecil menyumbang masing-masing Rp3.755

triliun dan Rp3.495 triliun untuk PDB. Industri menengah dan besar meliputi perusaan dengan omzet per tahun lebih dari Rp2,5 miliar. Sementara perusahaan kecil memiliki omzet antara Rp 300

juta dan Rp 2.5 miliar dan perusahaan mikro adalah perusahaan dengan omzet kurang dari Rp 300 juta.

Peneliti Hizkia Yosias Polimpung menjelaskan bahwa kekurangan dari “Making Indonesia 4.0” berawal dari kurangnya penelitian dalam perancangannya.

“Tidak ada riset mendasar yang mendukungnya. Ini adalah strategi marketing yang dilakukan pemerintah agar dianggap tetap relevan dengan perubahan yang terjadi di tingkat global,” ujarnya.

Hizkia juga meragukan pelaksanaan “Making Indonesia 4.0” karena kurangnya koordinasi di antara kementerian.

“Saya diundang oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk membicarakan dampak revolusi digital pada lapangan pekerjaan. Tapi mereka sepertinya tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan untuk

menghadapi Revolusi Industri 4.0.”

Meskipun belum adanya kebijakan yang memadai terkait Revolusi Industri 4.0, Indonesia termasuk negara-negara yang optimis terhadap perubahan yang dibawa oleh revolusi digital.

Sebelum membuat “Making Indonesia 4.0”, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan rencana empat tahun yang akan menjadikan Indonesia pusat ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Melalui

rencana ini, Indonesia menargetkan akan menciptakan 1.000 startup kelas kakap yang nilai totalnya mencapai US$10 miliar (Rp141 triliun) pada tahun 2020.

Setidaknya ada tujuh unicorn startup di Asia Tenggara, dan empat di antaranya berasal dari Indonesia. Unicorn adalah gelar yang diberikan kepada perusahaan startup dengan nilai lebih dari $1

miliar.

Rencana empat tahun Jokowi tampaknya berada pada jalur yang tepat, tapi lagi-lagi, rencananya hanya fokus pada pemain-pemain besar.

Sebelum belajar dari negara lain, perlu dipahami bahwa tidak semua negara bersikap positif dalam menghadapi dunia kerja pada masa depan.

Riset terbaru dari lembaga penelitian Amerika Serikat Pew Research Center menunjukkan bahwa baik negara berkembang maupun maju sama-sama memiliki kekhawatiran bahwa robot bakal merebut

pekerjaan mereka dan meningkatkan ketimpangan ekonomi.

Riset yang dipublikasikan tahun 2018 ini dilakukan di Yunani, Jepang, Kanada, Argentina, Polandia, Brasil, Afrika Selatan, Italia, Hongaria, dan Amerika Serikat.

Jerman salah satu negara yang ekonominya paling inovatif adalah salah satu negara yang mengandalkan sikap optimisme terhadap teknologi.

Dalam kunjungan pers yang diselenggarakan oleh DAAD (German Academic Exchange Service) tahun lalu, The Conversation menyaksikan bagaimana para peneliti dan pemain industri di Jerman berbagi

optimisme yang sama dalam eksplorasi mereka untuk menjawab tantangan dan mencari peluang untuk dunia kerja pada masa depan.

“Pribadi-pribadi yang gelisah menciptakan masyarakat yang gelisah. Masyarakat yang gelisah cenderung tidak merangkul teknologi [dan] merasakan [hanya] bahaya, "kata juru bicara Pusat

Penelitian Jerman untuk Kecerdasan Buatan (DFKI) Reinhard Karger.

Dengan bantuan teknologi, manusia bisa fokus untuk meningkatkan kualitas hidup mereka baik di rumah maupun di lingkungan pekerjaan.

"Gunakan robot untuk tugas yang membosankan atau berbahaya bagi kesehatan Anda,” ujar peneliti senior di DFKI Tim Schwartz.

Perkataan Schwartz menggemakan isi dokumen kebijakan pemerintah Jerman dalam membayangkan pekerjaan pada era mendatang.

Dokumen tersebut membahas berbagai perspektif dan skenario tentang pekerjaan masa depan yang akan bermanfaat bagi masyarakat dan memajukan ekonomi Jerman. Salah satunya adalah memberikan

solusi dengan menghadirkan teknologi yang dapat meringankan beban kerja orang.

Indonesia mungkin memiliki sikap yang positif terhadap dampak perubahan teknologi terhadap industri tenaga kerja, tetapi tanpa kebijakan yang tepat, semua akan sia-sia.

“Kita membutuhkan kebijakan yang didasarkan pada penelitian yang baik yang benar-benar dapat memberikan alasan yang kuat ke arah mana kebijakan itu harus fokus,” kata Hizkia.

This article was originally published in English